Indonesia dan Singapura membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan ( karhutla ) serta dampak kabut asap lintas negara dalam pertemuan bilateral di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026). Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan membicarakan upaya pemadaman, perlindungan masyarakat, serta kerja sama regional.
Dalam pernyataan bersama yang dilaporkan detik.com, Arrmanatha menegaskan bahwa masyarakat Indonesia di wilayah terdampak menjadi kelompok pertama yang menghadapi paparan asap. Pemerintah RI telah mengerahkan sekitar 71 ribu personel darat dan 51 unit udara untuk menangani kebakaran di provinsi-provinsi prioritas.
Arrmanatha menekankan dampak langsung kebakaran terhadap warga yang tinggal di sekitar kawasan terdampak, termasuk petani dan anak-anak.
BNPB Padamkan 454 Hektare Karhutla di Enam Provinsi Prioritas
"Izinkan saya menegaskan hal ini. Korban pertama dari kebakaran ini adalah rakyat Indonesia sendiri," kata Arrmanatha Nasir, Menteri Luar Negeri RI.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat di Sumatera dan Kalimantan telah lebih dahulu menghirup asap akibat kebakaran. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memprioritaskan pemadaman dan perlindungan penduduk.
"Merekalah para petani kita, anak-anak kita, dan keluarga kita di Sumatera dan Kalimantan yang harus menghirup asap terlebih dahulu," tegas Arrmanatha.
Indonesia Andalkan Kekuatan Nasional Tangani Karhutla
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan penanganan karhutla sebagai prioritas nasional. Menurut Arrmanatha, pemerintah meningkatkan koordinasi dan mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk mempercepat pemadaman.
"Dan hal ini telah saya sampaikan dengan sangat jelas kepada Menteri Vivian. Beliau (Prabowo) telah menginstruksikan untuk mengintensifkan, mengoordinasikan dengan lebih baik, dan mempertahankan respons nasional, serta mengerahkan seluruh sumber daya nasional yang ada untuk memadamkan api," kata Arrmanatha.
Dalam operasi tersebut, pemerintah menggunakan berbagai metode, termasuk pengeboman air, penggunaan es kering, dan modifikasi cuaca. Arrmanatha menyebut fenomena El Nino yang parah sebagai tantangan alam dalam upaya mengendalikan kebakaran.
Muhammad Lutfi Desak Singapura Tindak Perusahaan Karhutla
"Kita akan terus menggunakan seluruh teknologi yang tersedia untuk memadamkan api. Namun sekali lagi, faktor alam sangat menentukan keberhasilan kita. Karena seperti yang Anda ketahui, tantangan saat ini adalah fenomena El Nino yang parah," ujar Arrmanatha.
Selain personel darat, pemerintah telah memobilisasi 51 unit udara di sejumlah provinsi prioritas. Arrmanatha mengatakan personel dan armada tambahan juga sedang dipersiapkan untuk memperkuat operasi penanggulangan karhutla.
"Saya juga telah menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Vivian bahwa kita telah mengerahkan sekitar 71 ribu personel darat dan sekitar 51 unit udara yang telah dimobilisasi di seluruh provinsi prioritas. Personel dan armada tambahan pun sedang dipersiapkan untuk dikerahkan. Namun ketahuilah, ketika kami melindungi rakyat kami sendiri, kami juga sekaligus melindungi tetangga dan kawasan kita," ungkap Arrmanatha.
Kemenkes Tegaskan Perlindungan Warga Terdampak Asap Karhutla
Di tengah dampak asap yang meluas, pemerintah Indonesia juga membuka ruang pembahasan mengenai bantuan dari negara tetangga. Menurut Arrmanatha, tawaran tersebut akan dinilai berdasarkan kebutuhan operasional di lapangan.
"Kami memahami kekhawatiran negara tetangga kami dan mengapresiasi tawaran bantuan yang diberikan. Tawaran-tawaran ini akan dipertimbangkan oleh otoritas terkait di Indonesia sesuai dengan kebutuhan di lapangan," kata Arrmanatha.
Indonesia juga berkomitmen melanjutkan koordinasi melalui mekanisme ASEAN, termasuk perjanjian regional yang mengatur pencemaran kabut asap lintas batas.
Kabut Asap Karhutla Meluas ke Jakarta dan Picu Ancaman Kesehatan
"Kita akan terus bekerja melalui saluran ASEAN yang telah ada, termasuk Perjanjian ASEAN tentang ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution," ujar Arrmanatha.
Sementara itu, laporan Kompas.id pada 27 Oktober 2026 menyebut Indonesia dan Singapura menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan pembakaran hutan. Singapura dapat mengenakan denda hingga Rp27 miliar kepada setiap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan.
Dampak kabut asap juga meluas ke sektor pendidikan di negara tetangga. Menurut laporan Kompas.id, hampir 2.000 sekolah di Johor Bahru ditutup akibat kondisi udara yang terdampak asap.
