Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan usaha masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat , A. Muhaimin Iskandar, menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Selasa (27/10/2026), sekaligus mendorong pemerintah menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas anggaran negara.
Dilansir dari Suara, Muhaimin menyebut program tersebut telah menyerap 1,3 juta warga miskin ke dalam dunia kerja. Ia menilai pelaksanaan MBG menunjukkan bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dimanfaatkan untuk membangun ekosistem ekonomi dalam waktu relatif cepat.
Dalam penilaiannya, BGN menjadi salah satu instansi pemerintah dengan kinerja terbaik dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran negara melalui pelaksanaan program tersebut.
Ristadi Minta Demonstrasi 28 Oktober Berlangsung Damai
"Jika berbasis APBN, yang terbaik adalah BGN. Mereka membangun ekosistem ekonomi dalam waktu sangat cepat, dengan 1,3 juta orang miskin menjadi pekerja. Pemanfaatan APBN yang sangat baik adalah seperti itu," ujar Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Selain menciptakan kesempatan kerja, rantai pasok MBG juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Muhaimin mencatat 148.500 pelaku usaha baru telah terbentuk dan terintegrasi dalam ekosistem penyediaan makanan bergizi tersebut.
Program itu juga melibatkan sedikitnya 63.100 pemasok lokal dari kalangan UMKM. Keterlibatan pelaku usaha tersebut menjadi bagian dari dampak ekonomi yang disoroti Muhaimin dalam pelaksanaan MBG.
KSPSI Imbau Mahasiswa Gelar Demonstrasi Damai di Bundaran HI
Muhaimin meminta pemerintah menggunakan capaian tersebut sebagai pertimbangan dalam menyusun anggaran berikutnya. Ia mendorong peningkatan alokasi belanja yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat agar manfaat anggaran negara dapat menjangkau warga secara lebih luas.
Ia juga mengingatkan Kementerian Keuangan serta para pimpinan kementerian dan lembaga yang mengelola APBN agar tidak mengurangi anggaran untuk program pemberdayaan. Menurut Muhaimin, belanja tersebut perlu mendapat posisi utama dalam kebijakan fiskal nasional.
"Saya meminta Menteri Keuangan serta lembaga dan kementerian yang mengendalikan APBN agar tidak lagi mencoret anggaran pemberdayaan. Anggaran pemberdayaan biasanya diperlakukan seperti anak tiri. Jangan menempatkannya sebagai anak tiri, tetapi sebagai prioritas utama. Pemberdayaan harus menjadi arus utama APBN kita," tegas Muhaimin Iskandar.
