Penambahan armada kereta menjadi prioritas untuk mengurangi kepadatan penumpang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendesak PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mempercepat pengadaan delapan rangkaian KRL baru agar target pengoperasian 35 rangkaian yang disetujui sejak 2023 tercapai paling lambat pada 2027, dilansir dari Suara.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono menjelaskan, KAI telah mendatangkan 11 rangkaian KRL baru dari produsen Tiongkok. Selain itu, perusahaan mengadakan 16 rangkaian melalui kerja sama dengan produsen kereta dalam negeri, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.
Dari total rangkaian yang diproduksi INKA, tujuh unit telah selesai dan beroperasi melayani masyarakat. Sembilan unit lainnya masih dalam proses produksi, dengan dua unit ditargetkan mulai beroperasi pada 2026 dan tujuh unit sisanya menyusul secara bertahap pada 2027.
KAI Commuter Batalkan 7 Perjalanan KRL Red Line
Dengan perkembangan tersebut, masih dibutuhkan delapan rangkaian tambahan untuk memenuhi target 35 rangkaian KRL baru. Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi meminta KAI mempercepat pengadaan melalui optimalisasi produksi dalam negeri maupun opsi impor.
Dudy menegaskan bahwa KAI memiliki keleluasaan menentukan produsen selama pengadaan memenuhi target waktu dan mendukung keandalan layanan transportasi publik .
"Yang paling penting, komitmen menyelesaikan 35 yang sudah disetujui segera direalisasikan," ujar Dudy Purwaghandi, Menteri Perhubungan.
KAI Commuter Kawal KRL Bermasalah hingga Depok
Di luar pengadaan tersebut, Kemenhub masih menunggu kepastian rencana peremajaan dua rangkaian KRL lama. Allan menyebut KAI perlu mengonfirmasi apakah peremajaan akan dilanjutkan melalui skema retrofit bersama INKA atau dialihkan menjadi pembelian kereta baru.
Kemenhub juga mengonfirmasi adanya arahan Presiden untuk menambah pengadaan 30 rangkaian KRL baru di luar komitmen 35 rangkaian yang sedang berjalan. Menurut Allan, kereta berkapasitas angkut lebih besar direncanakan menggantikan rangkaian lama yang lebih pendek guna membantu mengurangi kepadatan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore.
Adapun usulan impor KRL bekas dari Jepang masih menjalani evaluasi Kemenhub. Pemeriksaan mencakup aspek teknis dan keselamatan, termasuk spesifikasi mesin, tata letak tempat duduk, serta ketersediaan fasilitas toilet di dalam kereta.
Pemerintah Bahas Dilema Rencana Impor 23 KRL Bekas Jepang
Persetujuan akhir impor belum diterbitkan karena Kemenhub masih menunggu dokumen teknis lengkap dari KAI. Allan menjelaskan bahwa keputusan belum dapat ditetapkan sebelum spesifikasi unit yang akan dibawa ke Indonesia dipastikan.
"Kami masih menunggu spesifikasi teknis finalnya yang ingin dibawa ke Indonesia seperti apa," ujar Allan Tandiono, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub.
Kemenhub juga terus mengevaluasi gangguan teknis yang pernah dialami sejumlah KRL buatan dalam negeri bersama KAI dan INKA. Berdasarkan ketentuan keselamatan perkeretaapian, operator wajib menghentikan sementara pengoperasian kereta yang terindikasi tidak memenuhi standar keselamatan minimum.
