|

Streaming Radio Suara Landak

Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan Kritik Dugaan Korupsi Pertamina dan Kebijakan Barcode di SPBU

Potret Wagub Kalbar, Krisantus Kurniawan, didampingin Gubernur Ria Norsan memberikan sambutan dalam kegiatan ramah tamah dan buka puasa bersama pada Kamis (06/03/2025).SUARALANDAK/SK
Pontianak (Suara Landak) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melontarkan kritik tajam terhadap dugaan korupsi di Pertamina, khususnya terkait peredaran Pertamax oplosan dan kebijakan penggunaan barcode di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Dalam pernyataannya, Krisantus menyoroti besarnya gaji para petinggi Pertamina yang justru masih terlibat dalam praktik ilegal.

“Kita sangat prihatin dengan kejadian Pertamina. Saya gak habis pikir, direktur sudah diberi gaji demikian besar, lagi korupsi. Coba, saya kalau dikasih gaji sebesar itu, bisa gila. Bingung saya menggunakan gaji sebesar itu,” ujarnya pada kegiatan Ramah Tamah dan Buka Puasa Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar di Pendopo Gubernur, Pontianak, Kamis (6/3/2025).

Krisantus menegaskan bahwa praktik oplosan bahan bakar sangat merugikan masyarakat. Bahkan, menurutnya, Pertamax oplosan sudah beredar luas di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Barat.

“Banyak Pertamax-pertamax oplosan itu beredar di provinsi Indonesia. Mungkin mobil Pak Gubernur juga sudah diisi dengan Pertamax oplosan. Mobil Wakil Gubernur saya yakin juga sudah diisi dengan Pertamax oplosan. Mobil Pak Sekda pun saya lihat sudah mulai batuk-batuk, karena diisi dengan Pertamax oplosan,” katanya.

Tak hanya soal Pertamax oplosan, Krisantus juga menyoroti kebijakan penggunaan barcode untuk pembelian bahan bakar bersubsidi yang dinilainya justru menyulitkan masyarakat.

“Kemarin ada aturan barcode. Ini masyarakat Kalbar dengar semua. Mungkin mudah-mudahan media juga menyorot, televisi juga memvisualkan, merekam. Barcode dan sebagainya ini tak ada faedahnya, tak ada manfaatnya. Hanya menyulitkan masyarakat,” tegasnya.

Krisantus menegaskan bahwa masyarakat seharusnya tidak dipersulit dengan kebijakan seperti itu, sehingga dirinya menyebutkan ia tak ingin Kalbar menerapkan kebijakan penggunaan barcode di SPBU.

“Saya tegaskan, saya tidak ingin ada barcode. Tidak ada barcode-barcode lagi. Jadi kalau isi minyak di SPBU, masuk saja. Tak ada faedahnya itu barcode, hanya semata-mata untuk melindungi agar minyak oplosan itu cepat habis terjual,” pungkasnya.[SK]

Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini