Pontianak (Suara Landak) – Rencana Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, untuk menggratiskan SPP di sekolah swasta mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan sekolah swasta itu sendiri. Langkah ini dinilai dapat memberikan dampak besar bagi dunia pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Potret Kepala Sekolah SMK Abdi Agape, Trajudin.SUARALANDAK/SK
Salah satu sekolah yang merespons positif kebijakan ini adalah SMK Abdi Agape di Siantan, Pontianak Utara. Kepala SMK Abdi Agape, Trajudin, menilai bahwa program ini berpotensi meringankan beban orang tua murid, tetapi harus disertai dengan solusi bagi tenaga pendidik di sekolah swasta.
“Kalau swasta kan tidak digaji oleh pemerintah. Salah satu sumber gaji guru itu dari SPP. Kalau pemerintah ingin menggratiskan, bagus. Tapi gaji guru-guru harus dipikirkan juga,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (6/3/2025) sore.
Trajudin menegaskan bahwa program ini akan berjalan baik jika pemerintah juga menanggung biaya operasional sekolah swasta.
“Misalnya harus gratis, tapi dengan catatan seluruh biaya operasional sekolah ditanggung pemerintah, nah itu bagus, saya sangat mendukung,” jelasnya.
Menurutnya, biaya operasional sekolah swasta tidak hanya mencakup gaji guru, tetapi juga listrik, air, fasilitas kesehatan, kebersihan, hingga perawatan gedung. Jika pemerintah dapat menyiapkan dana yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, maka kebijakan ini akan menjadi solusi yang efektif bagi sekolah swasta.
Saat ini, SMK Abdi Agape memiliki 175 siswa, jumlah yang diketahui menurun setiap tahunnya. Namun, dengan adanya program ini, Trajudin memperkirakan jumlah siswa di sekolah swasta bisa meningkat secara signifikan.
“Bisa jadi (meningkat), karena mungkin selama ini ada yang kesulitan ekonomi dan mencari sekolah gratis. Kalau benar-benar gratis, mereka mungkin akan masuk ke sini,” katanya.
Meskipun mendukung penuh program ini, Trajudin berharap pemerintah menyiapkan mekanisme yang jelas untuk pembiayaan sekolah swasta. Ia menekankan pentingnya kajian mendalam terkait pendanaan operasional, termasuk subsidi dari pemerintah serta biaya perbaikan fasilitas sekolah.
“Harus ada kajian yang lebih mendalam. Kalau SPP gratis, berarti subsidi dari pemerintah. Tapi bagaimana dengan biaya perbaikan fasilitas? Ini harus ada aturan yang jelas,” ujarnya.
Ia juga optimistis bahwa dengan adanya pendanaan dari pemerintah, kualitas pendidikan di sekolah swasta bisa meningkat.
“Pasti nanti ada standar tertentu. Masa sudah dikasih dana, tapi kualitas pendidikan tidak meningkat? Saya pikir nanti pasti ada tuntutan agar pelayanan pendidikan lebih baik, dan kita siap menjalankan itu,” tegasnya.
Dengan program ini, Trajudin berharap sekolah swasta bisa lebih berkembang, siswa lebih nyaman, dan orang tua tidak lagi terbebani biaya sekolah.
“Saya berharap sekolah-sekolah jadi lebih baik, guru-guru lebih maksimal, dan pada akhirnya pendidikan di Kalimantan Barat bisa semakin maju,” pungkasnya.[SK]
