Landak (Suara Landak) – Pemerintah Daerah Kabupaten Landak menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025. Acara yang berlangsung di Aula Besar Kantor Bupati Landak, Selasa (14/01/2025), ini dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Landak, Dr. Gutmen Nainggolan, dan berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat.
High Level Meeting TPID dan TP2DD Kabupaten Landak Tahun 2025 bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat yang dipimpin oleh Pj. Bupati Landak Dr. Gutmen Nainggolan, SH, M.Hum. Bertempat di Aula Besar Kantor Bupati Landak. Selasa (14/01/2025).SUARALANDAK/SK
“Pemerintah Kabupaten Landak dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat akan terus bersinergi dan berkolaborasi dalam mengkoordinasikan strategi pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi daerah,” ujar Pj. Bupati Gutmen Nainggolan dalam sambutannya.
Dalam rapat ini, sejumlah langkah strategis untuk pengendalian inflasi disepakati. Salah satunya adalah pengendalian harga komoditas beras melalui kajian potensi penyediaan sarana produksi pertanian (saprotan) dan alat mesin pertanian (alsintan) guna meningkatkan produktivitas padi.
“Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga menjadi fokus, khususnya untuk komoditas berpotensi inflasi seperti beras. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kenaikan harga gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG), dan beras premium,” jelas Gutmen.
Ia menambahkan bahwa peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai off-taker sangat penting untuk menjaga ketersediaan pasokan dan memotong rantai distribusi. Selain itu, keterlibatan Kamar Dagang dan Industri (KAD) juga diperlukan untuk mengurangi inefisiensi distribusi kebutuhan pokok dan penting (Bapokting).
Dalam mendukung percepatan digitalisasi, Gutmen menekankan pentingnya optimalisasi pembayaran digital di lingkungan pemerintah daerah, termasuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
“Selain itu, kita juga akan mengadakan lomba pembayaran pajak menggunakan QRIS di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Ini menjadi salah satu langkah untuk memperluas adopsi digitalisasi di masyarakat,” tambahnya.
Integrasi sistem digital juga menjadi fokus utama. Pemkab Landak berkomitmen memastikan kelancaran integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Dana dan Realisasi Investasi (SIPDRI) dengan sistem PT BPD Kalimantan Barat, agar indikator SP2D Online dapat terealisasi dengan baik.
Sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Landak akan diarahkan pada pelaksanaan kerangka 4K, yaitu: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
“Langkah ini akan mendukung program pemerintah seperti penyediaan makan bergizi gratis dan penguatan data komoditas unggulan dari hulu ke hilir,” tutup Gutmen.
Rapat ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Landak untuk memperkuat stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi demi kesejahteraan masyarakat.[SK]
