 |
| Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Dedy Shopiardi (tengah) bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3AKB) Kabupaten Ketapang Albertin Tri Kurniasih (tiga dari kiri) berfoto bersama di sela-sela Rakor Stunting Selasa, (10/12/2024) pagi./Suara Kalbar |
Ketapang (Suara Landak) – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3AKB) Kabupaten Ketapang menggelar acara Diseminasi Audit Kasus Stunting dan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di sebuah hotel pada Selasa, (10/12/2024) pagi. Acara ini dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Dedy Shopiardi, serta berbagai pejabat daerah dan tenaga ahli di bidang kesehatan.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil audit kasus stunting di beberapa wilayah serta mempercepat upaya penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Ketapang. Kepala DSP3AKB Ketapang, Albertin Tri Kurniasih, dalam paparan awalnya menjelaskan bahwa audit kasus stunting dilaksanakan sejak 30 Agustus hingga 11 November 2024, mencakup sembilan kecamatan dan 28 desa di Kabupaten Ketapang, dengan total 132 responden dari berbagai kelompok sasaran, seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, balita, dan baduta.
Albertin Tri Kurniasih mengungkapkan bahwa penyebab stunting di Kabupaten Ketapang sangat beragam, termasuk pola asuh yang kurang tepat dan kendala akses air bersih. “Pola asuh yang salah, seperti anak sering dititipkan kepada pengasuh saat orang tua bekerja, serta konsumsi anak yang tidak bergizi, menjadi penyebab utama,” ungkap Asih, sapaan akrabnya.
Ia menambahkan, salah satu fokus utama dalam penurunan stunting adalah penyuluhan dan perbaikan pola asuh pada orang tua. Namun, Asih mengakui bahwa perubahan perilaku orang tua memerlukan waktu dan usaha yang besar.
Meskipun tantangan besar tetap ada, data terbaru dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) menunjukkan perkembangan positif. “Prevalensi stunting di Ketapang pada 2024 telah menurun signifikan, dari 19,04 persen pada 2023 menjadi 8,11 persen pada Oktober 2024,” ujar Asih. Namun, angka prevalensi tertinggi masih ditemukan di Kecamatan Tayap, dengan 478 anak terdiagnosis stunting.
Penjabat Sekda Ketapang, Dedy Shopiardi, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi masalah stunting. “Peran TPPS sangat vital dalam melaksanakan aksi konvergensi, yaitu kegiatan terpadu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas dan tepat sasaran,” ujar Dedy.
Dedy juga menyampaikan bahwa peningkatan gizi untuk balita dan ibu hamil sangat penting dalam mengurangi prevalensi stunting. Salah satu solusi yang terbukti efektif adalah program orang tua asuh yang fokus pada peningkatan berat badan anak dengan bantuan gizi yang tepat.
Dedy menutup acara dengan menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk menurunkan angka stunting dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2024, dengan SDM berkualitas dan tanpa anak yang mengalami stunting. “Sinergi dan kolaborasi antar sektor menjadi kunci keberhasilan program ini, dan kami harap bisa mencapai target penurunan stunting sesuai target pemerintah pusat,” pungkas Dedy.[SK]
