Kemenkumham Kalbar menggelar refleksi akhir tahun untuk memaparkan capaian kinerja selama 2024 pada Selasa (12/12/2024)./Suara Kalbar |
Pontianak (Suara Landak) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Barat merangkum capaian kinerja sepanjang 2024 dalam kegiatan refleksi akhir tahun yang digelar Kamis (12/12/2024). Dengan dukungan 1.707 SDM yang tersebar di 27 Unit Pelaksana Teknis (UPT)—19 UPT Pemasyarakatan dan 8 UPT Imigrasi—Kanwil ini berhasil melampaui target di berbagai bidang, termasuk administrasi, pemasyarakatan, keimigrasian, dan pelayanan hukum.
“Kita melaksanakan refleksi akhir tahun 2024 ini terkait dengan kinerja kami dari Januari hingga Desember. Alhamdulillah, ada peningkatan kinerja,” ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andrianto.
Beberapa pencapaian utama sepanjang 2024 antara lain:
- Pelayanan Keimigrasian: Penerbitan 150.207 paspor, meningkat 5,85% dibandingkan 2023.
- Anggaran dan Reformasi Birokrasi: Penyerapan anggaran maksimal dan dua satuan kerja (Kanwil Kemenkumham Kalbar dan Kanim Kelas II Non-TPI Ketapang) meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
- Pelayanan Publik: Indeks Persepsi Bebas Korupsi (IPK) mencapai 3,84 dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3,8 dengan predikat “sangat baik.”
- Penegakan Hukum: Penegakan Pro Yustitia mencapai 100% dari target 90%, dan indeks penegakan hukum di divisi pemasyarakatan mencapai 3,77 dari target 3,6.
Prestasi lainnya termasuk perencanaan pembentukan satuan kerja baru, seperti Kanim Kelas III Mempawah dan Lapas Narkotika Pontianak, serta pencapaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kanim Kelas I TPI Singkawang.
“Kami berkomitmen untuk memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas layanan publik, dan terus berinovasi,” tambah Tito.
Ke depan, Kanwil Kemenkumham Kalbar akan memprioritaskan pengembangan layanan berbasis teknologi, pembangunan sarana baru, dan penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
“Dengan dukungan dari semua pihak, kami optimis dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” tegas Tito.[SK]