Dalam kesempatan tersebut, Mohammad Bari didampingi oleh Bupati Sintang, Jarot Winarno, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Sintang dan peserta undangan lainnya. Ia menggarisbawahi pentingnya pendapatan daerah sebagai salah satu faktor kunci dalam pengelolaan dan pembangunan daerah. “Seiring dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, penting bagi kita untuk terus berinovasi dalam strategi dan pendekatan untuk peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.
Acara yang berlangsung dengan suasana khidmat ini diawali dengan makan malam bersama, penampilan tarian khas daerah, dan penyerahan cinderamata kepada seluruh peserta. Kegiatan ini memiliki arti penting sebagai momentum evaluasi dan penyelarasan langkah serta membangun sinergi yang lebih baik dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang mandiri, kuat, dan berdaya saing.
Rakor yang mengangkat tema “Sinergi dan Kolaborasi Pendapatan Daerah Menuju Kalbar Mandiri” ini sangat relevan untuk menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. “Kalimantan Barat dengan segala potensi sumber daya alam yang melimpah memiliki peluang besar untuk menjadi provinsi yang mandiri secara ekonomi. Namun, mewujudkan hal tersebut memerlukan upaya bersama, sinergi, dan kolaborasi dari semua pihak,” tegasnya.
Mohammad Bari menekankan bahwa pendapatan daerah adalah komponen penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Tanpa pendapatan yang memadai, pemerintah daerah akan kesulitan dalam melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah harus menjadi prioritas semua stakeholder,” tegasnya.
Sebagai catatan, ia menyampaikan bahwa realisasi pendapatan Kalimantan Barat per 30 Oktober 2024 mencapai 5 triliun dari total target sebesar 6 triliun. “Alhamdulillah, Kalbar masih masuk dalam 10 besar secara nasional,” tambahnya. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ia menekankan perlunya pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel.
Mohammad Bari juga meminta semua stakeholder untuk memastikan pengelolaan pajak daerah dan retribusi dilakukan secara transparan, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. “Kami berkeinginan mengulang prestasi di tahun 2022, di mana Kalimantan Barat menduduki posisi keempat nasional, dengan nilai over target sebesar 710 miliar,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa ada ancaman jika pelaksanaan opsen tidak diatur dengan baik, karena pembagian tersebut lebih besar untuk Kabupaten/Kota.
Dalam penutupnya, Pj. Sekda berharap Rapat Koordinasi ini dapat menjadi ajang untuk menjelaskan peruntukan bagi hasil pajak agar lebih jelas bagi Kabupaten/Kota, guna mendukung optimalisasi pendapatan daerah yang berkelanjutan. [SK]
