Sintang (Suara Landak) - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 2, Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan, menyatakan komitmen mereka untuk menjalankan program dan kebijakan yang pro rakyat jika dipercaya memimpin Kalbar dalam lima tahun ke depan. Isu pemerataan pembangunan dan konektivitas menjadi prioritas utama mereka dalam kampanye menuju Pilkada Kalbar 2024.
Selama sepekan terakhir, pasangan yang dikenal dengan sebutan NKRI ini aktif mengadakan pertemuan dengan masyarakat di berbagai wilayah, khususnya di daerah perhuluan Kalbar. Mereka berkomitmen untuk mempercepat pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini belum mendapatkan perhatian maksimal.
Salah satu isu yang menjadi perhatian khusus pasangan NKRI adalah aktivitas pertambangan rakyat di wilayah perhuluan Kalbar, di mana banyak warga menggantungkan hidup dari kegiatan tersebut. Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan berjanji akan memperjuangkan hak-hak penambang tradisional dengan memberikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hal ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum bagi penambang, sehingga mereka bisa bekerja dengan tenang tanpa khawatir ditangkap aparat.
"Kami sampaikan kepada para penambang, kami akan beri izin IPR dan WPR. Biar kerja bisa dengan tenang, tidak ditangkap," ujar Krisantus Kurniawan dalam acara Rakercabsus PDI-P Kabupaten Sintang.
Sebagai putra daerah yang berasal dari wilayah hulu Kalbar, Krisantus sangat memahami kesulitan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup di sektor pertambangan. Ia menyayangkan adanya penangkapan terhadap penambang tradisional, sementara kelompok tertentu justru menikmati hasil tambang tanpa hambatan.
"Kasihan mereka ditangkap. Diberi sogokan, lepas. Kalau tidak, penambang dan pembeli ditangkap. Uang sogok tak masuk ke daerah. Lebih baik diberikan izin agar bisa merasakan manfaat dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelas Krisantus.
Selain memberikan izin, pasangan NKRI juga akan memperhatikan aspek lingkungan dalam aktivitas pertambangan rakyat. Krisantus menegaskan bahwa izin yang diberikan akan diikuti dengan pengaturan ketat terkait pengelolaan limbah dan analisis dampak lingkungan (Amdal), serta menjaga jarak aman dari pemukiman.
"Kami atur bagaimana pengelolaan limbahnya, Amdal-nya. Jarak dengan pemukiman akan kita atur. Izin ini diberikan agar tetap berbasis lingkungan," tambah Krisantus.
Dengan program yang pro rakyat, terutama di sektor pertambangan, pasangan Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan berharap dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat Kalbar, sekaligus mendorong peningkatan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Mereka yakin bahwa upaya ini tidak hanya akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. [SK]
