|

Streaming Radio Suara Landak

506 KPM Air Besar Cairkan Dana PKH

SUASANA PENCAIRAN DANA PKH DI AIR BESAR
Serimbu (Suara Landak) -Sebanyak 506 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata dari 16 desa yang ada di wilayah kecamatan Air Besar,  melaksanakan pencairan dana PKH  tahap 1 hasil validasi 2017 pada kamis (12/4).

Kegiatan dilaksanakan digedung badminton milik warga setempat Sugeng ini di fasilitasi oleh pihak Bank Mandiri, mendapat pengawalan dari dalah satu anggota polsek Air Besar, dan anggota Polres Landak dan Kades Desa Tengon, Rudianto.

Pencairan dimulai sejak pukul 08.30 Wib dan baru selesai pukul 20.15 wib.

"Kami memang sengaja hadir dalam pencairan ini,untuk membantu warga saya yang membutuhkan bantuan, terutama terkait administrasi, seperti surat keterangan penduduk dan lainnya jika diperlukan mereka," kata Rudianto.

Selama pelaksanaan pencairan ini juga hadir lima orang pendamping  PKH kecamatan, yakni Elia Mulyanus Lapu, Sukirman, Agustinus,Essy, dan Ya'Mijan, yang aktif membantu pihak bank mandiri dalam memberikan pelayanan kepada KPM.

Dari  506 KPM tersebut yang hadir 373 KPM, sementara sisanya ada yang tidak hadir dan bukan dari nama dirinya.

"Misalnya di data pembayaran nama istri, tapi yang datang suaminya, sehingga pihak bank tidak mau memberikan atau membayarkan kepada keluarganya, "terangnya.

Hal ini merupakan faktor kendala bagi mereka kpm yang sudah datang jauh-jauh dari desa dengan biaya yang cukup mahal.

Sementara itu ada KPM PKH yang belum mengambil bantuannya pada tahap sebelumnya hari ini juga turut hadir,namun sayangnya mereka tidak dapat mengambil bantuannya, karena pihak bank tidak membawa data kpm yang lama. pada hal dulunya pihak mandiri lah yang meminta mereka datang.

Terlepas dari itu, sangat disayangkan masih terdapat warga masyarakat pemegang kartu KPS pengganti bantuan  konpensasi bbm juga ikut datang. Padahal kartua KPS yang dikeluarkan melalui kantor pos itu sudah lama tidak ada uangnya dan tidak ada penanggung  jawabnya sampai searang.

"Kartu tak bertuan ini sangat berbahaya, karena dapat menimbulkan konflik ditengah-tengah masyarakat, teruta dengan para pendamping pkh di kecamatan, " kata Mijan salah satu pendamping PKH.

Ia berharap pemerintah segera menarik kartu kps tak bertuan tersebut, atau kalau tidak di tarik  umumkan lewat media tv,radio atau surat kabar sehingga masyarakat mengetahui kartu itu memang tidak ada uangnya, tambah mijan.

"Walau di tengah terik mata hari, pelaksanaan pembayaran bantuan pkh hari ini berjalan lancar dan aman, "katanya.

Penulis: Tim Liputan
Editor: Kundori
Bagikan:
Komentar Anda

Berita Terkini