![]() |
YOHANES, KETUA FORUM KADES LANDAK |
Ia mengaku sudah menerima laporan dari sejumlah kades soal oknum wartawan tersebut. "Oknum wartawan itu mengatasnamakan sebuah media dan meminta sesuatu kepada sejumlah kades. Sasaran dari oknum wartawan tersebut merupakan kades yang ada di daerah pedalaman Landak," ujar Yohanes, Selasa (22/8) di Ngabang.
Informasi yang ia terima, oknum wartawan itu sudah mendatangi sejumlah kades di Landak. "Namun kita belum tahu apakah media yang dimiliki oknum wartawan tersebut dari media resmi atau tidak. Setahu saya, media itu tidak boleh minta-minta sesuatu dari narasumber," kata Kades Hilir Kantor Kecamatan Ngabang ini.
Yang sangat disesalkan Yohanes, oknum wartawan itu sampai mengancam sejumlah kades yang didatanginya.
"Hal ini tentu harus ditelusuri. Jangan sampai nantinya media khususnya yang ada di Landak menjadi sorotan yang tidak baik gara-gara ulah oknum wartawan itu," ungkapnya.
Ia menambahkan, motif dari oknum wartawan tersebut saat menjalankan aksinya yakni dengan menanyakan sesuatu. "Oknum wartawan itu mengoreksi setiap persoalan yang ada di desa. Setelah itu, oknum wartawan tersebut seolah-olah ada suatu temuan yang ia dapatkan di desa yang ia kunjungi dan melakukan ancaman kepada kades supaya kades bisa memenuhi permintaan yang diingininya. Inikan sudah bersifat pemerasan," beber Yohanes.
Sementara itu, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Landak, Kundori mengimbau para kepala desa (kades) yang akan mengelola anggaran dana desa untuk menolak wartawan Abal-Abal.
"Kami meminta agar kepala desa yang akan mengelola anggaran dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat tidak perlu melayani wartawan Abal-abal yang ingin mendapatkan sesuatu dengan mengancam melakukan pemberitaan. Jika ada pemerasan agar lapor ke aparat hukum,"kata Kundori.
IWO Landak meminta supaya pengelola anggaran dana desa yakni kepala desa untuk tidak melayani wartawan yang hanya berkepentingan memanfaatkan adanya anggaran dana itu, terkecuali wartawan yang datang memang melakukan tugasnya dengan tujuan edukasi dan kontrol.
"Kami meminta kepala desa tidak apriori, dan melayani wartawan yang memang melaksanakan tugasnya, dan harus bisa membedakan antara yang abal dan sungguhan, karena itu kepala desa juga harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, jangan sengaja melakukan penggelapan untuk kepentingan tertentu," katanya.
Jika ada masyarakat yang merasa dirugikan wartawan, laporkan ke polisi agar dapat ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Bisa juga sekadar menanyakan kepada kami tentang wartawan X itu benar-benar wartawan atau bukan," katanya.
Ia berharap setiap jurnalis mengedepankan kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugasnya dan meminta agar jurnalis tidak memanfaatkan besarnya anggaran dana desa untuk mencari untung sehingga melakukan pelanggaran aturan.
"Pak kepala desa jangan layani wartawan abal-abal, kepala desa harus selektif membedakan mana wartawan sungguhan dan palsu, dan kepala desa jangan memanfaatkan anggaran yang melanggar aturan, tetapi gunakan untuk pembangunan desa sesuai aturan penggunaannya,"tegas Kundori pimpinan Lembaga Kantor Berita suaralandak.com ini.
Penulis: Tim Liputan
Editor: Mimi
Disiarkan: Radio Suara Landak 98fm